Pakar UMY Soroti Anggaran BNPB yang Turun di Tengah Tingginya Risiko Bencana

Akurat.co,Jogja-Pakar Tata Kelola Bencana UMY, Rahmawati Husein Ph.D menyoroti penurunan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perhatian di tengah tingginya risiko bencana di Indonesia.

Padahal, ia menilai semakin besar anggarannya, semakin besar pula upaya yang bisa dilakukan untuk mitigasi, pengurangan risiko, dan penanganan bencana.

Berdasarkan data, pagu BNPB tercatat Rp4,91 triliun pada 2024 dan turun menjadi Rp2,01 triliun pada 2025. Pada 2026, anggaran BNPB disebut kembali turun menjadi sekitar Rp491 miliar.

Baca Juga: Seruan Boikot Bank Mandiri, Pakar UMY: Belum Bisa Disimpulkan Penarikan Dana Massal

Menurutnya, kebutuhan penguatan mitigasi tetap relevan karena Indonesia menghadapi risiko bencana yang tinggi.

Situasi tersebut masih terlihat hingga September 2026. BNPB pada 7 September melaporkan sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Di Jawa Tengah, karhutla terjadi antara lain di Klaten, Sragen, dan Banyumas, sedangkan di Sulawesi Selatan kebakaran dilaporkan terjadi di Kota Palopo.

BNPB bersama pemerintah daerah juga masih melakukan pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Operasi dilakukan melalui pemadaman darat dan udara serta operasi modifikasi cuaca.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan kebencanaan tidak hanya muncul ketika terjadi bencana besar.

Pendanaan juga dibutuhkan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, penguatan kapasitas, hingga pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.

Namun, anggaran untuk penanggulangan bencana sebenarnya tidak hanya berasal dari BNPB.

"Ada juga dana dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah melalui APBD, hingga Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) serta dana siap pakai untuk menangani bencana,” kata Rahmawati dikutip dari laman resmi UMY, Selasa (8/9).

Rahmawati mendorong agar PFB dapat dioptimalkan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk di daerah.

Mekanisme akses terhadap pendanaan, menurutnya, perlu efektif dengan tetap disertai tata kelola dan pengawasan yang baik.

Baca Juga: Keren, Mahasiswa UMY Ubah Limbah Popok jadi Pupuk

“Kalau bisa, anggaran jangan dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah. Mekanisme pendanaan juga harus dibuat lebih mudah diakses dengan pengawasan yang baik.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan berbagai organisasi. Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian,” tegasnya.