Kolaborasi Pusat dan Daerah Kunci Sukses Penanggulangan TBC di Indonesia

Akurat.co, Jogja-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan, penanggulangan Tuberkulosis (TBC) membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2 TB) yang dipimpin oleh Kepala Daerah, dengan Surat Keputusan (SK) yang sah.
SK dari Kepala Daerah akan memberikan kekuatan lebih besar untuk mendorong aksi nyata di lapangan.
"Selanjutnya, setiap daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang jelas dan terukur," ujar Tito dalam Forum 8 Gubernur Penuntasan Tuberkolosis ( TBC ) Pada 8 Provinsi Dengan Beban Tinggi yang dipantau online.
Baca Juga: Tren TBC di Kota Jogja Menurun, Mendagri Sebut Kolaborasi Pusat-Daerah jadi Kunci Penanganan
Tito Karnavian juga menegaskan, kesuksesan penanggulangan TBC bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Tanpa adanya tim dan RAD yang solid, upaya penanggulangan TBC di tingkat daerah akan terhambat dan kurang optimal.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo sangat mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri yang fokus pada penanggulangan TBC dan distribusi dokter spesialis melalui PPDS di RSUD.
Menurut Windhu, penanggulangan TBC memerlukan pendekatan yang desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi peran yang lebih besar dalam implementasi program.
Windhu menilai, meskipun Kementerian Kesehatan telah berupaya, masalah kesehatan sering terhenti di tingkat pemerintah daerah.
Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam pemberantasan TBC yang mana Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India.
Baca Juga: Pemkot Jogja Wujudkan Rumah Bebas Leptospirosis dan TBC bagi Warganya
"TBC adalah masalah kesehatan yang sangat besar di negara kita. Dengan Mendagri yang terlibat aktif, mendorong pemda untuk turun tangan, kita bisa mulai melihat solusi yang lebih terdesentralisasi.
Tanpa pengawasan langsung dari pusat, banyak pemda yang tidak terlalu bersemangat untuk menangani masalah ini. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih merata dan efektif," jelas Windhu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Prediksi Pertandingan PSIM vs PSM Makassar, Tuan Rumah Terbebani Wajib Menang
- 2K-24 Healthy Run 2026 di Jogja, Boleh Bawa Stroller?
- 3Gaji ASN Lewat KDMP, DPRD DIY Khawatirkan Keamanan Data
- 4Kolaborasi 5 Universitas APTIK di UAJY: Cetak Mahasiswa Ilmu Komunikasi Melek Teknologi AI
- 5Tangan di Saku, Manajer PSIM Iksan Mahar Meminta Maaf
- 6Hadapi PSIM, PSM Makassar Lakukan Persiapan Khusus
- 7Kapolda Baru DIY Bakal Terbitkan Aturan Unjuk Rasa
- 8Kalah 4 Kali Beruntun, Pelatih PSIM: Wajar Suporter Kecewa dan Marah
- 9Kalah 4 Kali Beruntun, Pelatih PSIM: Wajar Suporter Kecewa dan Marah
- 10Suporter PSIM Minta Van Gastel Dipecat Dalam Waktu 1x24 Jam








