Kolaborasi Pusat dan Daerah Kunci Sukses Penanggulangan TBC di Indonesia

Akurat.co, Jogja-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan, penanggulangan Tuberkulosis (TBC) membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2 TB) yang dipimpin oleh Kepala Daerah, dengan Surat Keputusan (SK) yang sah.
SK dari Kepala Daerah akan memberikan kekuatan lebih besar untuk mendorong aksi nyata di lapangan.
"Selanjutnya, setiap daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang jelas dan terukur," ujar Tito dalam Forum 8 Gubernur Penuntasan Tuberkolosis ( TBC ) Pada 8 Provinsi Dengan Beban Tinggi yang dipantau online.
Baca Juga: Tren TBC di Kota Jogja Menurun, Mendagri Sebut Kolaborasi Pusat-Daerah jadi Kunci Penanganan
Tito Karnavian juga menegaskan, kesuksesan penanggulangan TBC bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Tanpa adanya tim dan RAD yang solid, upaya penanggulangan TBC di tingkat daerah akan terhambat dan kurang optimal.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo sangat mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri yang fokus pada penanggulangan TBC dan distribusi dokter spesialis melalui PPDS di RSUD.
Menurut Windhu, penanggulangan TBC memerlukan pendekatan yang desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi peran yang lebih besar dalam implementasi program.
Windhu menilai, meskipun Kementerian Kesehatan telah berupaya, masalah kesehatan sering terhenti di tingkat pemerintah daerah.
Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam pemberantasan TBC yang mana Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India.
Baca Juga: Pemkot Jogja Wujudkan Rumah Bebas Leptospirosis dan TBC bagi Warganya
"TBC adalah masalah kesehatan yang sangat besar di negara kita. Dengan Mendagri yang terlibat aktif, mendorong pemda untuk turun tangan, kita bisa mulai melihat solusi yang lebih terdesentralisasi.
Tanpa pengawasan langsung dari pusat, banyak pemda yang tidak terlalu bersemangat untuk menangani masalah ini. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih merata dan efektif," jelas Windhu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Warga Sleman Jangan Panik! Sirine EWS Merapi Bakal Berbunyi Serentak 17 Agustus, Ini Alasannya
- 2Tangan Kroniyah Gemetar Saat Terima Kunci Rumah, Ini Sebabnya...
- 3Dari Posko NTT, Dirut PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman selama Pelaksanaan HUT ke-81
- 4Lansia Hilang Saat Cari Rumput di Hutan Pathuk Tritis Sleman
- 5Donatsur, Donat Lembut Jogja yang Selalu Antre Pembeli
- 6Dampak El Nino, Status Siaga Darurat Kekeringan Sleman Berpotensi Diperpanjang
- 7FTI UAJY Perkuat Kemampuan Komunikasi antara Dosen dengan Mahasiswa
- 8Penampilan Polisi Cilik di Upacara Penurunan Bendera Pemkab Kulon Progo Pukau Masyarakat
- 9Donatsur, Donat Lembut Jogja yang Selalu Antre Pembeli
- 10Melihat Tradisi Sedekah Jageran yang Sudah Berlangsung 16 Tahun Lamanya







