Pemda DIY Siapkan Manajemen Data Terintegrasi untuk Menangani Kemiskinan

Akurat.co,Jogja-Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tengah menyiapkan sistem manajemen data untuk penanganan kemiskinan.

Rumah besar yang disebut Manunggal Raharja tersebut akan menjadi sistem terintegrasi.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus berdasarkan data yang akurat mengingat data mengenai kemiskinan bersifat dinamis.

Oleh karena itu, integrasi data kemiskinan dari masing-masing kabupaten/kota di DIY diperlukan, guna dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Saat ini, seluruh kabupaten/kota se-DIY telah memiliki sistem manajemen data tersendiri untuk merekap data kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, dengan adanya pengintegrasian data kemiskinan ini, Sri Paduka menegaskan, bukan berarti setiap kabupaten/kota harus menghilangkan sistem manajemen data yang sudah dibuat.

“Kami menghargai sistem pendataan masing-masing kab/kota. Itu harus dipertahankan.

Tetapi kami mohon, kita bersama-sama membangun integrasi data, berkolaborasi memadukannya,” ujar Sri Paduka sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemda DIY, Jumat (20/2/2026).

Senada dengan Sri Paduka, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi turut menyebut, integrasi data kemiskinan ini penting.

Sebab, hasilnya diharapkan akan menjadi data rujukan bagi semua pihak DIY dalam mengintervensi kemiskinan.

“Harapannya ketika data itu sudah terintegrasi, basis datanya sama antara kabupaten/kota dengan Pemda DIY, nanti kita bisa sama-sama ‘ngeroyok’ sasaran rumah tangga miskin yang akan kita intervensi itu siapa mendapatkan apa, itu semuanya sudah jelas," tegasnya.

Danang menyampaikan, saat ini kendala yang dihadapi adalah data yang masih beda-beda.

Ada daerah yang datanya sudah selaras dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat, namun adapula yang belum.

“Harapannya, kita tahun ini sudah bisa selesai semua untuk integrasi. Sehingga untuk perencanaan ke depan kita sudah menggunakan data yang sama," ujarnya.

Pada RPJMD di tahun 2026, target kemiskinan di 9,16 persen. Sebelumnya, per September 2025 kemarin angka kemiskinan di 10,08 persen.

Jadi memang perlu effort yang cukup lumayan untuk mewujudkan 9,16 persen. Makanya kita perlukan kolaborasi dengan kabupaten/kota untuk mewujudkan itu,” terang Danang.