Mengenal Posbankum Kalurahan Sukoreno Kulon Progo, Selesaikan KDRT sampai Sengketa Tanah

Akurat.co,Jogja-Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo memiliki fungsi penting dalam penyelesaian masalah di level bawah.

Hal tersebut disampaikan Lurah Sukoreno, Olan Suparlan. Beroperasi sejak 2025, keberadaan Posbankum telah banyak menyelesaikan berbagai persoalan hukum di masyarakat.

Mulai sengketa tanah, KDRT, kenakalan remaja, perkelahian, dan lain sebagainya.

"Termasuk kamtibmas juga, pencurian dan sebagainya, yang tarafnya masih bisa diselesaikan di tingkat kalurahan dengan jalan damai, itu yang kita laksanakan," terangnya.

Keberadaan Posbankum juga mengurangi beban kerja lurah.

Sebelum adanya Posbankum, lurah sejak dulu juga sudah menjalankan fungsi sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing, namun belum diakui secara legal oleh pemerintah.

Seiring program pendidikan Non Litigation Peacemaker(NLP) dari kementerian hukum, maka fungsi juru damai kini sudah diakui secara legal dan difasilitasi langsung oleh Kemenkum.

Mendapat apresiasi dari menteri hukum

Posbankum Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, mendapat apresiasi kunjungan dari Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas.

Supratman dalam kunjungannya, Senin (19/1/2026) menyampaikan apresiasi atas kinerja positif Posbankum Kalurahan Sukoreno yang banyak membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara legal dan damai, dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

"Saya beri apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Lurah atas prestasi ini, membanggakan, jangan takut untuk berkonsultasi, tidak hanya terkait dengan kasus hukum tetapi terkait hal-hal yang lain, semua bisa dijembatani lewat Posbankum ini," ucapnya.

Melalui training dan telah mendapat gelar Non Litigation Peacemaker (NLP) dari Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menkum berharap Posbankum dapat membantu aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaian permasalah hukum yang terjadi di masyarakat sejak awal.

Dengan penyelesaian damai melalui musyawarah mufakat di Posbankum, diharapkan Menkum permasalahan tidak perlu berlanjut ketingkat hukum yang lebih tinggi.

"Saya berharap manfaat Pos Bantuan Hukum ini, untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam banyak hal," katanya.