DPRD DIY Soroti Minimnya Anggaran Mitigasi Bencana

Akurat.co, Jogja - DPRD DIY menyoroti minimnya anggaran untuk kebencanaan di DIY pada 2027. Untuk program penyiapan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana saja hanya untuk 25 keluarga.

Padahal potensi bencana di DIY sangat tinggi. Mulai dari hujan deras, banjir, hingga potensi Megathrust Pantai Selatan. Bahkan Gunung Merapi juga telah lama berada di status siaga level III.

"Kami mendorong agar Pemda DIY lebih serius mengalokasikan anggaran guna peningkatan kapasitas penanggulangan bencana," kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Selasa (08/09/2026).

Banyaknya potensi bencana yang mengancam warga masyarakat di DIY tersebut, membuat Pemda DIY berkewajiban untuk bisa menumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan dukungan peralatan yang memadai.

Baca Juga: Susun Raperda Penanggulangan Bencana, DPRD DIY Kolaborasi dengan BMKG DIY

Berdasarkan kajian terhadap rancangan anggaran penanggulangan bencana di DIY untuk tahun 2027 yang bernilai total sekitar Rp 18,3 miliar, Eko mencatat adanya alokasi yang dinilai masih belum memadai untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Dari total anggaran tersebut, rinciannya meliputi program penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 15,2 miliar, penanggulangan bencana Rp 2 miliar, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non-kebakaran Rp 405,5 juta dan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan Rp 690 juta.

Namun, yang menjadi sorotan khusus adalah program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk target tahun 2027 yang hanya mencakup 25 keluarga dengan alokasi anggaran Rp 690.909.000.

Begitu pula dengan program penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dirancang untuk 500 orang dengan anggaran Rp 537.810.150.

Baca Juga: Pansus DPRD DIY Evaluasi Layanan Kesehatan Jiwa

Eko menekankan keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama ketika pemerintah membahas anggaran.

Ia berharap agar keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan kebutuhan penanggulangan bencana.

"Wong untuk beli tanah saja ada anggaran, masa keselamatan manusia nggak ada," tegasnya.