13.669 Anak Usia Sekolah di DIY Tidak Sekolah

Akurat.co, Jogja - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD DIY Tahun 2025 menemukan fakta cukup mengejutkan.

Setidaknya ada 14.669 anak usia sekolah di DIY tidak bersekolah. Hal ini jadi ironi, mengingat DIY masih dikenal sebagai Kota Pelajar.

Untuk itu, Pansus LKPJ DPRD DIY mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk memberikan perhatian dan kebijakan memastikan ribuan anak usia sekolah bisa akses pendidikan sesuai hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan.

"Ke depan harus ada kebijakan afirmatif untuk pastikan pendidikan bagi anak usia sekolah mudah aksesnya," kata Eko Suwanto, Anggota Pansus LKPJ Tahun 2025.

Jumlah anak yang tidak sekolah paling banyak berada di Kabupaten Bantul dengan 3.727 anak. Terbanyak kedua di Kabupaten Sleman dengan 3.259 anak dan Gunungkidul sebanyak 3.429 anak. Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo ada 1.470 tidak sekolah dan Kota Yogyakarta 1784 anak.

Dari data tersebut, 8.066 diantaranya berhasil diverifikasi kenapa tidak sekolah. Ada yang sudah menikah, bekerja, keterbatasan biaya, pindah domisili, meninggal dunia hingga merasa kalau sudah cukup mengenyam pendidikan. Sisanya yang 5603 belum terverifikasi.

Berdasarkan data yang ada tentu perlu ada kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan kepastian fasilitasi pendidikan bagi anak usia sekolah.

Pihaknya mendorong hak akses pendidikan yang sama untuk anak usia sekolah. "Perlu adanya kebijakan afirmatif kepada mereka yang seharusnya bersekolah, agar anak tidak kehilangan hak dasar pendidikan nya," kata Eko Suwanto.

Dilain pihak, pemangkasan anggaran juga berdampak terhadap anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY. Anggaran BOSDA DIY tahun 2026 turun Rp 9,2 miliar. Di tahun 2025 sejumlah Rp 206 miliar. Sedangkan BOSDA DIY tahun 2026 turun menjadi Rp 196 miliar.

Kedepan, DPRD DIY mendorong bantuan pendidikan bisa ditingkatkan agar kesempatan anak usia sekolah mendapatkan hak-haknya bisa dipenuhi.

Kepada orang tua juga diharapkan juga berikan semangat kepada anak-anak untuk bersekolah. Harus optimisme dan semangat bahwa setiap anak di DIY wajib bersekolah dengan fasilitasi penuh.

Pemda se-DIY harus segera mencari solusi untuk memastikan 13.669 anak agar bisa menjalani pendidikan secara baik. Bisa bagi tugas sesuai kewenangan Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota, prinsipnya gotong royong.

"Dan pusat harus tahu fakta ini dan batalkan pemangkasan anggaran. Mengakses pendidikan adalah hak asasi dan negara wajib memenuhinya," jelas Eko.