Kritisi Sekolah Rakyat, Dosen UMY Pertanyakan Pembangunan Gedung Baru

Akurat.co,Jogja-Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Suryanto mengkritisi pembangunan Sekolah Rakyat.

Ia mengakatan, kebijakan Sekolah Rakyat muncul di tengah fenomena menurunnya jumlah anak usia sekolah dasar akibat transisi demografi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait prioritas pembangunan gedung sekolah baru.

Suryanto menilai pembangunan sekolah baru semestinya menjadi pilihan terakhir di tengah tren penurunan murid.

Baca Juga: Komisi D DPRD DIY Kawal Optimalisasi Sekolah Rakyat

Padahal kata dia, konsep sekolah klaster bis diterapkan untuk mengefisiensikan fasilitas pendidikan.

Satu sekolah utama menjadi pusat layanan, sedangkan sekolah kecil bertindak sebagai satelit pembelajaran.

Sementara itu, bangunan sekolah yang kosong dapat dialihfungsikan menjadi pusat PAUD atau perpustakaan desa. Langkah ini jauh lebih efisien daripada membiarkan gedung terbengkalai.

Menurut Suryanto, Sekolah Rakyat juga dibangun saat persoalan utama pendidikan saat ini terletak pada keadilan akses dan kualitas.

"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan keterbatasan akses pendidikan layak. Yang kita hadapi adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial,” jelasnya dikutip dari laman resmi UMY, Senin (10/8).

Saat ini pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi. Program ini menjangkau hampir 16 ribu peserta didik dari keluarga miskin ekstrem.

Namun, Suryanto mengingatkan bahwa sekolah berasrama membutuhkan tata kelola yang sangat baik.

Proses seleksi harus transparan agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan stigma negatif.

Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan Sekolah Rakyat harus diukur dari dampak jangka panjangnya.

Baca Juga: Ungkapan Siswa Sekolah Rakyat Kulon Progo, Tertarik karena Gratis hingga Dicarikan Kerja

Indikator utama keberhasilan adalah kemampuan lulusan mendapatkan pekerjaan layak dan keluar dari kemiskinan.

“Kebijakan guru juga perlu lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik dan pemanfaatan teknologi. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya,” pungkas Suryanto.(*)