Digitalisasi Bansos Hemat Anggaran Negara Rp14 Triliun, Ekonom UGM Sebut Langkah Penting Atasi Kebocoran

Akurat.co,Jogja-Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital.

Program ini diklaim menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun sekaligus transparan dan tepat sasaran.

Rencananya, program ini akan diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Menanggapi rencana adanya bansos digital ini, Ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menilai digitalisasi bansos merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem perlindungan sosial Indonesia.

Baca Juga: Bupati Gunungkidul Endah Subekti Akan Cabut Bansos Warga yang Memakainya Buat Beli Skincare

Digitalisasi akan menekan biaya administrasi, memastikan bantuan tersalurkan dengan jumlah yang tepat, lebih cepat, dan lebih transparan.

Menurutnya, digitalisasi bansos bukanlah hal baru. Pemerintah sebelumnya telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS/KKS) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Rencana 2025 ini diharapkan dapat menyempurnakan berbagai persoalan yang teridentifikasi di era pemerintahan sebelumnya.

Ia juga menilai penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi uji coba masuk akal, namun tidak dapat dianggap sebagai representasi nasional.

“Banyuwangi relatif memiliki infrastruktur digital yang lebih baik dibandingkan daerah 3T seperti NTT, Papua, atau Kalimantan pedalaman.

Maka keberhasilan di Banyuwangi belum otomatis mencerminkan kesiapan Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya dikutip dari laman resmi UGM, Kamis (4/9/2025).

Wisnu juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan penyaluran bansos digital.

Kesenjangan infrastruktur digital di wilayah 3T, keterbatasan literasi digital masyarakat miskin, akurasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Registrasi Sosial Ekonomi, serta risiko eksklusi akibat otentikasi berbasis biometrik dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Baca Juga: Unik, DIY Wisuda 1.000 Peserta Keluarga Program Keluarga Harapan, Kini Lulus dari Bansos

“Tantangan ini harus diantisipasi agar digitalisasi bansos tidak justru menyulitkan masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia berharap program bansos digital tidak hanya memperkuat efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat miskin.

Sebab, jika program ini mampu berjalan dengan baik dan efektif makan digitalisasi akan mempercepat pencairan, memangkas kebocoran, dan meningkatkan kepuasan penerima.