Mendagri Ingatkan Pemda Jaga Inflasi, Bagaimana dengan Yogyakarta?

Akurat.co, Jogja - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) terus menjaga inflasi.

Pemda tidak membiarkan inflasi tinggi terus terjadi karena akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. 

Menurutnya, inflasi yang tidak terkendali dapat membuat harga kebutuhan pokok melambung dan sulit dijangkau konsumen.

Tito menjelaskan, inflasi nasional tahunan saat ini berada di kisaran 2,3%, sesuai target pemerintah di level 2,5% ± 1%. 

Baca Juga: Pemkot Jogja akan Tambah Warung Pengendali Inflasi di Pasar-pasar Tradisional

Capaian ini tergolong baik, namun Mendagri menegaskan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi.

Dia menerangkan, jika inflasi terlalu rendah di bawah 1%, bisa merugikan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi. 

Sebaliknya, jika inflasi terlalu tinggi justru menyulitkan konsumen karena harga barang pokok menjadi tidak terjangkau.

Meski secara nasional terkendali, Tito mengungkapkan masih ada sejumlah daerah yang mencatat inflasi di atas 3,5%. 

Antara lain Provinsi Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

Mendagri menekankan agar pemda dengan inflasi tinggi segera duduk bersama dengan BPS, Bulog, Kadin, Apindo, serta asosiasi pengusaha lainnya untuk mencari solusi. 

Baca Juga: Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Hadapi Kritik dengan Pendekatan Dialog

Menurutnya, kenaikan harga di daerah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kenaikan tarif angkutan, hingga praktik penimbunan pangan oleh oknum tertentu.

“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha," katanya.

Cari penyebabnya, bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Selasa (23/9).

Inflasi di Yogyakarta masih Terjaga

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, realisasi gabungan Indeks Harga Konsumen (IHK) Daerah Istimewa Yogyakarta pada Mei 2025 terjaga pada rentang sasaran nasional sebesar 2,5%+1% (yoy), dengan realisasi sebesar 2,04% (yoy).

Baca Juga: Mendagri Dorong Satpol PP Ubah Citra dengan Pendekatan Humanis, Sikap Satpol PP Kota DIY Tuai Pujian

Hal ini menjadi sinyal positif bagi DIY untuk terus menjaga capaian sasaran inflasi nasional ke depan. 

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai Tim TPID karena berpotensi memicu risiko terjadinya inflasi DIY.