Disnaker Sleman Buka Posko THR, Pengusaha Diimbau Patuhi Kewajiban

Atiek Widyastuti | 25 Februari 2026, 17:41 WIB

Akurat.co, Jogja - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman membuka posko Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko THR telah dibuka terhitung tanggal 19 Februari 2026 kemarin di Lantai 2 Gedung Disnaker Sleman. Rencananya posko akan melakukan pelayanan hingga H-7 Idul Fitri.

Pemberian THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai amanat PP No 36 Tahun 2021. Tatacara dan ketentuan THR diatur lebih lanjut dalam Permenaker No 6 Tahun 2016.

"Kami menghimbau dan mengingatkan kepada para pengusaha agar melaksanakan kewajiban pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiani, Rabu (25/02/2026).

Berkaca pada pengalaman tahun 2025 lalu, Posko THR melayani 29 aduan dengan 21 perusahaan sebagai objek aduan.

Dari jumlah tersebut lima aduan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans DIY.

"Tentu kita berharap tahun ini tidak ada lagi temuan terkait pelanggaran pembayaran THR yang tidak terselesaikan," jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, telah dilakukan pertemuan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit. Pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan pengusaha, buruh dan pemerintah.

Salah satu pembahasan mengenai pertemuan tersebut, mengenai operasional Posko THR dan rencana monitoring lapangan pelaksanaan pembayaran THR di beberapa perusahaan.

Disnaker telah menyiagakan petugas untuk konsultasi dan pelayanan aduan terkait THR.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan keberadaan Posko THR 2026 Sleman diharapkan menjadi jembatan untuk mengurai persoalan. Khususnya bagi badan usaha yang mengalami kesulitan finansial.

"Kalau nanti ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan ya kita cari solusi yang terbaik. Karena ada saja perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang memang dari sisi kemampuan nggak ada," ujarnya.

Menurutnya, apabila terdapat perusahaan yang belum mampu membayarkan THR sesuai ketentuan, perlu dicari jalan keluar melalui komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan buruh.