Akurat.co, Jogja - Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sleman menilai perlu penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) dan dukungan relawan dalam penanggulangan bencana.
Apalagi di Kabupaten Sleman termasuk tinggi tingkat kerawanannya terhadap bencana. Bahkan risiko kebencanaan tertinggi di DIY.
Dibutuhkan kesiapsiagaan berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang semakin terintegrasi untuk menekan risiko korban jiwa.
Tidak terbatas ancaman hidrometeorologi, namun juga aktivitas Gunung Merapi yang masih berstatus Level III.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Sleman Haris Martapa saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD DIY, Kamis (12/02/2026).
Sesuai dengan update cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY, status tanggap darurat hidrometeorologi diperpanjang hingga 31 Mei mendatang.
"Status darurat erupsi Merapi juga terus diperpanjang setiap tiga bulan. Dengan pembatasan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari puncak," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Haris menyampaikan beberapa hal krusial. Salah satunya perlunya penguatan EWS yang ada di Merapi dan lereng timur Prambanan.
Dalam penanganan pasca bencana di Kabupaten Sleman selama ini dibantu kurang lebih 3.500 relawan yang juga perlu distandarisasi peralatannya maupun kemampuan SDM-nya.
"Harapan kami, mudah-mudahan dalam kebencanaan ini kita menuju zero korban,” ujar Haris.
Sepanjang awal tahun, BPBD Sleman mencatat lebih dari 800 kejadian bencana.
Mulai dari ratusan titik pohon tumbang, rumah rusak, hingga kerusakan talud, drainase dan infrastruktur lainnya dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.
Di sisi lain, potensi bahaya Merapi juga masih signifikan, termasuk tumpukan material jutaan ton di puncak yang berisiko terdorong saat hujan dengan intensitas tinggi dan memicu lahar di sejumlah alur sungai.
Di Sleman saat ini memiliki lebih dari 30 titik EWS yang tersebar untuk memantau gempa, tanah longsor hingga aktivitas Merapi.
Namun, sebagian besar perangkat masih berupa sirine dan belum dilengkapi sistem suara (voice system), kamera CCTV terintegrasi, maupun deteksi suhu termal yang lebih mutakhir sehingga membutuhkan pembaruan bertahap.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh menekankan pentingnya modernisasi EWS agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan kebencanaan yang kian kompleks.
“Tantangannya memang pada anggaran. Tetapi secara bertahap ini akan menjadi prioritas karena kelengkapan EWS sesuatu yang tidak bisa dihindari,” tegas Hifni.
Anggota Komisi A DPRD DIY, Raden Stevanus Christian Handoko juga menekankan pentingnya integrasi lintas lembaga agar sistem peringatan dini tidak berdiri sendiri secara spasial maupun kelembagaan.
“Kita berharap perlengkapan yang dimiliki BPBD Sleman maupun provinsi harus diperbanyak dan teknologinya dikembangkan. Yang paling penting adalah integrasi," jelasnya.
