Day Care Little Aresha Ternyata Tak Berizin, Pemkot Jogja Periksa Perizinan Seluruh Day Care di Kota Jogja

Akurat.co,Jogja-Buntut dugaan kasus kekerasan dan penelantaran di tempat penitipan atau day care Little Aresha, Pemkot akan melakukan pemeriksaan seluruh day care di Kota Jogja.

Seluruh perizinan day care akan dilakukan pemeriksaan untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan semua TK, PAUD, SD ada prosedur perizinan dan standar operasional prosedur sudah ada standar.

Baca Juga: 5 Fakta Penting Kasus Dugaan Penelantaran di Day Care Little Aresha Yogyakarta

Ketika ada yang melakukan operasional pendidikan, PAUD, TK tapi tanpa izin tentu jelas ilegal dan harus segera ditutup.

"Kami harus melakukan sweeping terhadap seluruh tempat daycare di Kota Yogyakarta. Kita akan cek satu per satu," tegasnya pada Minggu (27/4/2026).

Day care Little Aresha tidak berizin

Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori menjelaskan day care Little Aresha belum dan tidak pernah mengajukan izin sebagai TPA, PAUD/TK ke Pemkot Yogyakarta.

Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta belum melakukan verifikasi terhadap keberadaan lembaga itu.

Selama ini pengawasan dilakukan dengan visitasi rutin kepada TK/PAUD/day care yang mengajukan izin.

Budi menyebut saat ini ada 37 day care yang berizin di Kota Yogyakarta.

"Ini menjadi pelajaran juga bagi kami semua, tidak hanya Dinas Pendidikan tapi juga jajaran di wilayah untuk lebih care lagi terhadap situasi lingkungannya masing-masing," ucap Budi.

Orang tua anak korban minta pendampingan Pemkot

Sementara itu, salah satu orangtua anak korban di Day Care Little Aresha, Anto berharap Pemkot Yogyakarta bisa memberikan dukungan dan pendampingan khususnya untuk anak-anak secara psikis.

Baca Juga: DPRD DIY Desak Dalang dan Pelaku Kekerasan di Daycare Dihukum Berat

Pihaknya menghargai proses hukum yang sudah berjalan dan mengapresiasi kepolisian yang menggerebek, mencoba menyelesaikan kasus dan diharapkan memberikan keputusan yang terbaik untuk semua.

"Harapan kami pemerintah memberikan pengawalan proses hukum ini seadil-adilnya dan pendampingan khususnya untuk anak-anak kami secara psikis," ujar Anto.