Ekonom UMY Sebut Pemerintah Dilematis soal Cukai Rokok, Selamatkan Industri tapi Bom Waktu Sosial dan Kesehatan

Akurat.co,Jogja-Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Sobar M. Johari, M.Sc., Ph.D menyebut pemerintah dalam posisi dilematis soal cukai rokok.

Disatu sisi kebijakan tak naikkan cukai menyelamatkan industri rokok, di sisi lain menjadi bom waktu soal dampak sosial dan kesehatan.

Menurut Sobar industri rokok di Indonesia menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja.
Bahkan di pabrik besar seperti PT Djarum Kudus, jumlah karyawannya mencapai 80 ribu orang.

Jika cukai dinaikkan, dikhawatirkan justru memperburuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kenaikan cukai juga berpotensi memperluas peredaran rokok ilegal yang jauh lebih berbahaya karena tidak memiliki standar produksi resmi.

Meski begitu, Sobar menegaskan bahwa keputusan tidak menaikkan cukai juga menyisakan persoalan serius berupa kesenjangan sosial.

Menurutnya, perokok dari kelas menengah atas mampu membeli rokok dengan harga mahal, sementara kalangan bawah akan mencari alternatif murah, termasuk rokok ilegal.

“Perokok itu sulit berhenti. Meski daya beli terbatas, mereka tetap akan membeli.
Akibatnya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok justru habis untuk rokok.

Ini berbahaya, apalagi harga rokok setara dengan harga satu kilogram telur yang jelas lebih bergizi untuk anak-anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun rokok menyumbang sekitar 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi ekonomi tersebut tidak sebanding dengan kerugian kesehatan dan sosial yang ditimbulkannya.

Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah preventif agar tidak hanya bergantung pada industri rokok.

“Pemerintah harus melakukan edukasi masif tentang bahaya rokok. Tidak cukup hanya label peringatan kesehatan di bungkus, tapi juga kampanye besar-besaran, terutama ke generasi muda di SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Mereka inilah generasi yang harus dilindungi dari jeratan kecanduan,” tegasnya.

Selain edukasi, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal juga mendesak dilakukan. Keberadaan rokok ilegal justru memperparah situasi karena menawarkan harga lebih murah, membuat jumlah perokok tidak berkurang meski harga rokok resmi meningkat.