Akurat.co, Jogja - Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, masih terus dirasakan oleh semua sektor. Salah satunya di tingkat kalurahan/kelurahan.
Apalagi dana desa dari pemerintah pusat juga ikut mengalami penurunan. Mau tidak mau, pemerintah kalurahan/kelurahan dituntut lebih kreatif.
Salah satunya dengan memaksimalkan potensi wilayah setempat, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap optimal.
Seperti yang dirasakan pemerintah Kalurahan Karangrejek Wonosari Gunungkidul. Sebelumnya, Kalurahan Karangrejek mendapatkan alokasi dana desa hingga Rp 1,3 miliar.
"Tapi tahun ini turun jadi sekitar Rp 300 jutaan. Penurunan tersebut berpotensi mempengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Lurah Karangrejek Marjana dalam forum diskusi dengan Ketua DPRD DIY Nuryadi.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kalurahan Karangrejek tidak ingin sepenuhnya bergantung pada dana desa.
Kalurahan Karangrejek mulai mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan.
Seperti sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemanfaatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta pengembangan unit usaha desa melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Potensi tersebut diarahkan untuk menjadi aset desa yang mampu menopang pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan pemerintahan desa," ujarnya.
Ketua DPRD DIY Nuryadi mengungkapkan, perubahan kebijakan anggaran pusat berdampak langsung pada perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya disusun dengan asumsi dana relatif besar.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut adanya penyesuaian strategi agar program desa tetap berjalan dan tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana keinginan dan kebutuhan masyarakat yang sudah didiskusikan di tingkat desa bisa kita sambungkan dengan peluang anggaran yang ada di provinsi,” ujar Nuryadi.
Pihaknya menekankan pentingnya komunikasi dan perencanaan yang matang antara pemerintah desa dan DPRD DIY agar program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat serta dapat dilaksanakan secara efektif di tengah keterbatasan anggaran.
