Dosen UGM Sebut WFH ASN Berpotensi Kurangi Produktivitas Kerja

Akurat.co,Jogja-Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM, Dr. Agustinus Subarsono menyebut kebijakan work from home (WFH) ASN berpotensi mengurangi produktivitas kerja.

Hal tersebut lantaran selama ini kinerja ASN masih bergantung pada perintah atasan atau juknis dan belum mandiri.

"Inilah mengapa WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah,” jelasnya.

Baca Juga: Mulai Hari Ini Pemkot Jogja Laksanakan WFH, Jamin Pelayanan Publik tetap Berjalan

Selain itu, Subarsono menyebut kemungkinan penyalahgunaan WFH satu hari di Jumat untuk liburan long weekend bisa terjadi karena harinya bersambung dengan libur Sabtu dan Minggu.

Namun, hal ini kemungkinan besar terjadi pada ASN golongan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah stabil dan menjadikan liburan sebagai sebuah kebutuhan.

Sebaliknya, ASN dengan golongan ekonomi bawah sangat tipis kemungkinannya menggunakan WFH untuk long weekend karena alasan ekonomi.

“ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.” jelasnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/4/2026).

Bagaimana agar WFH efektif?

Menurutnya, keberhasilan WFH dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang stabil, sehingga dapat terlaksana budaya kerja disiplin secara mandiri.

Subarsono turut menjelaskan bahwa WFH akan efektif dijalankan pemerintah apabila standardisasi layanan berbasis output atau waktu dan adanya sistem monitoring terukur, seperti times sheet atau catatan waktu kerja dan meeting singkat harian maupun mingguan secara online.

Baca Juga: Pemda DIY Mulai Terapkan WFH Hari Jumat Pekan Ini

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah ini dari sisi ekonomi.

Menurutnya, WFH secara teoritis memang bisa mengurangi biaya operasional kantor ataupun instansi pemerintah, namun perlu dipertimbangkan kembali perhitungan biaya yang dapat dihemat dari pengurangan ongkos listrik.

"Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?” ucapnya.