Peneliti Pukat UGM Cium Aroma Korupsi di Balik Impor 105 Ribu Pikap India

Akurat.co,Jogja-Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, mencium aroma korupsi dari rencana impor 1015 ribu pikap India.

Menurutnya risiko dugaan korupsi mengemuka lantaran kebijakan tersebut bermasalah dari sisi transparansi, akuntabilitas.

“Impor ini dilakukan tanpa transparansi kepada publik, tanpa ada transparansi kepada DPR, prosedurnya juga gelap,” kata Zaenur dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga: Sosialisasi Anti Korupsi di Sleman, KPK Sebut Gratifikasi Sering Disalah Artikan sebagai Tanda Terima Kasih

Ia menjelaskan, meskipun secara hukum tidak ada kewajiban bagi BUMN untuk meminta izin DPR dalam pengadaan tersebut, namun prinsip transparansi tetap harus dijalankan agar lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasannya.

“Memang tidak secara letter of law ada aturan yang dilanggar ketika tidak meminta izin DPR, tetapi dari sisi prinsip ini melanggar prinsip transparansi yang membuat DPR tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya,” ujarnya.

Mekanisme pengadaan abu-abu

Zaenur juga menyoroti mekanisme pengadaan yang dinilai berada dalam wilayah abu-abu.

Dalam skema yang beredar, kendaraan diimpor oleh BUMN, namun nantinya akan digunakan oleh koperasi yang secara kelembagaan bukan bagian dari pemerintah maupun BUMN.

Menurutnya, kondisi ini membuat prosedur pengadaan tidak jelas apakah harus mengikuti mekanisme pengadaan pemerintah atau aturan internal BUMN.

“Koperasi Desa Merah Putih itu bukan BUMN dan bukan pemerintah, sehingga ada area abu-abu karena koperasi tidak tunduk pada prosedur pengadaan barang dan jasa seperti pemerintah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengadaan dengan nilai sangat besar, seharusnya tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Apalagi jika dilakukan dengan skema penunjukan langsung.

“Yang dikritik adalah pengadaan sebesar ini dilakukan dengan model penunjukan langsung. Ada apa di balik itu?," ungkapnya.

Lebih lanjut, Zaenur mengatakan penunjukan langsung tidak memenuhi kaidah pengadaan barang dan jasa yang seharusnya menjunjung efisiensi dan transparansi.

Baca Juga: Korupsi Kepala Daerah Bikin Khawatir, Mendagri Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Sebagaimana diketahui pemerintah merencanakan impor kendaraan jenis Mahindea Scorpio.

Impor yang dilakukan BUMN PT. Agrinas dari perusahaan otomotif India Mahindra & Mahindra untuk mendukung operasional koperasi desa.