DPRD dan Disdikpora DIY Temukan Fakta Penyebab Anak Tak Sekolah

Akurat.co, Jogja - Komisi D DPRD DIY dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY berhasil melakukan klarifikasi terhadap 15.700 Anak Tidak Sekolah (ATS) di DIY.

Angka tersebut tercantum dalam Dashboard ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Angka tersebut muncul dan termasuk data awal hasil sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data kependudukan dengan data peserta didik yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Management Information System (EMIS). Sebuah sistem pendataan pendidikan utama di Indonesia.

Dimana data tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan, karena masih memerlukan proses verifikasi dan validasi secara faktual.

Apabila NIK tidak ditemukan dalam kedua sistem tersebut, maka anak akan masuk dalam kategori ATS. Oleh karena itu, angka yang muncul dalam dashboard masih bersifat indikatif atau data semu dan tidak dapat secara langsung dianggap sebagai angka final maupun valid tanpa proses verifikasi lapangan.

Baca Juga: 13.669 Anak Usia Sekolah di DIY Tidak Sekolah

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, beberapa anak tidak ditemukan pada alamat yang tercantum dalam dashboard. Meninggal dunia namun masih tercatat sebagai ATS.

Termasuk anak yang sebenarnya sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren yang belum memiliki NPSN dan belum tercatat dalam sistem EMIS. Selain itu juga ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan, termasuk adanya data ganda dan perbedaan identitas yang memerlukan sinkronisasi lanjutan dengan instansi terkait.

"Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data lapangan per 13 Mei 2026 menunjukkan bahwa jumlah ATS di DIY tercatat sebanyak 5.023 anak," kata Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai, Senin (18/05/2026).

Dari jumlah tersebut terbanyak di Kabupaten Gunungkidul (1.700 anak). Kabupaten Bantul (1.168 anak), Kabupaten Sleman (1.309 anak), Kabupaten Kulon Progo (566 anak) dan Kota Yogyakarta (280 anak).

Baca Juga: Arfino : ‘Ingin Jajan Dimsum yang Dijual di Sekolah’

Ada beberapa penyebab ATS. Antara lain karena sudah bekerja, tidak mau sekolah atau rendahnya motivasi belajar.

Komisi D DPRD DIY mendesak kepada Pemda DIY untuk melakukan penguatan pendataan berbasis by name by address. Pelibatan pemerintah kalurahan/kelurahan, penguatan regulasi akses pendidikan melalui jalur afirmasi, pendampingan psikososial dan bimbingan konseling, penguatan pendidikan inklusi, hingga penyediaan berbagai skema bantuan pendidikan dan beasiswa.

Melalui proses verifikasi, pendampingan, dan intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan, terdapat peserta didik yang statusnya telah kembali aktif dalam layanan pendidikan.

"Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ATS memerlukan kerja bersama lintas sektor, sekaligus pemutakhiran data secara terus-menerus agar intervensi yang diberikan semakin tepat sasaran," tepatnya.

Baca Juga: Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo, AHY: Sekolah Gratis Semua Ditanggung Negara

DPRD DIY mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi data secara faktual sekaligus mengupayakan pengembalian anak ke satuan pendidikan.

DPRD DIY juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar penanganan ATS dilakukan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan berbasis data yang valid.